Badai di Hormuz, Porak-poranda di Dapur Kita: Kritik terhadap Ambisi Biodiesel B50

Penyegelan jalur pelayaran di Selat Hormuz oleh Iran sebagai respon rangkaian serangan udara aliansi Amerika-Israel yang mengguncang Teheran beberapa waktu lalu bukan sekadar masalah domestik bagi mereka. Pengaruhnya menjalar layaknya gelombang kejut yang menghantam seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa saat ini cadangan minyak nasional berada di ambang krisis yang berisiko jangka panjang. Persediaan minyak kita bahkan tak cukup hingga satu bulan lagi. Bagi saya, peristiwa di Barat Daya dunia tersebut adalah pengingat keras akan kerentanan sistemik yang dialami bangsa ini beberapa dekade terakhir. Miris rasanya ketika melihat catatan Worldometer pada 2024, bahwa konsumsi rakyat mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik kita tak sampai separuhnya. Data statistik tersebut bukan sekedar deretan angka mati, melainkan fakta pahit bahwa hampir 25% crude oil kita diimpor melalui jalur Hormuz membuktikan ketergantungan kita pada sirkuit global yang fosilistik telah menyandera kedaulatan nasional.

Dampak blokade ini bahkan menjalar ke rantai pasok non-minyak, mulai dari pupuk hingga komponen transisi energi seperti sulfur dan nikel–yang memicu inflasi domestik dan memukul kelompok marjinal. Ironisnya, di tengah kekacauan ini, Pemerintah justru merespon dengan cara yang fenomenal sekaligus kontroversial. Momen krisis ini seolah menjadi "jalan tol" untuk mempercepat implementasi biodiesel B50 ke Juli 2026. Alih-alih menjadi solusi kedaulatan, percepatan biodiesel B50 ini tampak seperti jalan pintas yang reaktif dan gegabah. Ini adalah logika khas pemerintah dalam merespon krisis yang mengakar: menjawab masalah dengan segudang masalah baru melalui aksi "sawitisasi" besar-besaran yang sudah berlangsung jauh sebelum krisis energi ini memuncak.

Kebijakan tersebut bukanlah proyek semalam tetapi telah dirancang sejak 2025. Di atas kertas, narasinya memang mulia–mengurangi beban fiskal dan mengejar net-zero emissions. Kita tak boleh lengah apalagi tertipu oleh label “Kemandirian Energi” semacam ini. Pertanyaan krusialnya tetap sama: Dari mana 18,8 juta ton CPO tambahan itu berasal kalau bukan tanpa memperluas luka di atas lahan rakyat? Proyek yang seolah mulia ini kenyataannya hanyalah legitimasi bagi perampasan tanah (enclosure) secara masif. Begini lah cara bekerjanya akumulasi primitif, Kemandirian energi nasional hari ini nyatanya berjalan di atas pemusnahan kemandirian pangan lokal. Tidak ada ruang bagi cara damai, ekspansi lahan sawit untuk memenuhi target volume biodiesel 20,5 juta kiloliter ini didapatkan melalui penaklukan dan melibatkan instrumen keamanan negara terhadap petani dan komunitas masyarakat adat.

Gelombang ekspansi mulai menyasar Papua Selatan hingga restrukturisasi food estate yang terbengkalai di Kalimantan Tengah dan Barat untuk dikonversi menjadi kebun sawit. Di saat yang sama, dukungan peremajaan sawit (replanting) justru dikonsentrasikan ke korporasi perkebunan negara (PTPN IV PalmCo) di wilayah strategis seperti Riau dan Sumatera Utara. Alih-alih murni untuk kesejahteraan petani, dukungan ini tampaknya merupakan “jebakan” sistematis yang menyandera para petani agar secara sukarela masuk dalam rantai pasok industri biodiesel yang kaku. Saat ini swasta mendominasi 53% lahan sawit nasional, dan berambisi menambah lahan seluas 600.000 hektar hingga 2029– ekspansi ini hanya akan memperpanjang daftar letusan konflik agraria seperti yang dicatat Konsorsium Agraria, luasan konfliknya menelan hampir 915.000 hektar lahan atau setara 14 kali luas provinsi DKI Jakarta.

Memisahkan petani dari alat produksinya adalah cara purba kapitalisme untuk menciptakan ketergantungan. Mereka yang dulu memiliki tanah, kini terpaksa bekerja sebagai buruh di atas tanahnya sendiri untuk menopang pemenuhan tangki bensin kendaraan ataupun industri di perkotaan demi menyambung hidup– sebuah rangkaian proses reproduksi tenaga kerja demi akumulasi modal.

Kebijakan B50 sebagai solusi atas persoalan geopolitik ini seolah memaksa kita untuk memilih hanya satu kepentingan dengan mengorbankan yang lainnya. Kita terjebak pada narasi tunggal kemandirian energi dan mengabaikan fakta mendasar bahwa kemandirian pangan adalah bagian tak terpisahkan dari kedaulatan itu sendiri. Mengapa demikian? Dalam logika ekonomi arus utama yang sangat maskulin (economic man), "mulut mesin” diesel dianggap lebih mendesak untuk diberi makan daripada "mulut rakyat” yang perutnya lapar.

Berkaca dari kritik Katrine Marcal, Pemerintah terjebak menjadikan keamanan nasional sebagai prioritas yang gagah, namun secara sistemis mengabaikan ekonomi rumah tangga demi menyelamatkan angka makro. Menyuntik dana besar untuk mensubsidi mesin industri (logika produktif) dianggap lebih penting daripada memperkuat fondasi ekonomi perawatan (care economy) di baliknya. Lalu, mengapa harus sawit? Jawabannya sederhana; karena industri ini sudah mengakar lama di Indonesia, paling mudah dikomersialisasi secara masif, dan memiliki skala besar yang menguntungkan industri. Pemerintah sedang melakukan riding the wave; memanfaatkan momentum krisis global untuk memperluas skala industri sawit sembari secara parasit menyedot daya tahan ekonomi rumah tangga yang tidak pernah dihitung dalam PDB.

Efek domino dari ambisi bahan bakar alternatif ini akan mendorong kenaikan harga bahan pokok, termasuk minyak goreng yang selama ini bergantung pada CPO. Kelak akan muncul narasi yang melegitimasi ekspansi sawit masif untuk memastikan stok minyak goreng terjangkau dengan memperbanyak kuota produksi. Di sini, masyarakat miskin lah yang menerima dampak terbesar dari inflasi pangan sementara triliunan rupiah dialokasikan untuk menjaga keberlangsungan industri biodiesel.

Ketimpangan ini terang-terangan membajak kedaulatan pangan perempuan karena penguasaan lahan dialihkan untuk menopang industri besar. Negara melegitimasi “eksploitasi” dalam kerja-kerja perawatan (care work): memasak dan mengurus keluarga, sebagai sumber daya "gratis" yang dianggap punya daya tahan tak terbatas. Saat harga pangan melambung, perempuan dipaksa bekerja lebih keras memutar otak agar anggaran belanja tetap cukup, atau menciptakan metode bertahan hidup yang melelahkan demi memastikan nutrisi keluarga terpenuhi. Ini merupakan bentuk pengalihan beban krisis dan tanggung jawab Negara ke “tubuh perempuan” yang berujung pada penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.

Kita semestinya melihat krisis ini sebagai peluang dekolonisasi–sebuah titik balik untuk menghentikan ketergantungan pasar (self-sufficiency) dengan kembali ke produksi kebutuhan dasar secara mandiri maupun kolektif. Negara harus menciptakan dan mendorong model ekonomi di mana rakyat menjadi produsen yang berdaya. Kita memiliki kekayaan diversitas tanaman; dahulu nenek moyang kita berdaulat secara domestik dengan memproduksi sendiri bahan bakar dan pangannya, misal dengan memproduksi minyak goreng dari kelapa, jagung, hingga kemiri. Namun kemandirian itu diputus secara paksa, akhirnya rumah tangga bergantung pada sawit pabrikan karena industri ini lebih mudah dipajaki dan dihitung sebagai pertumbuhan ekonomi arus utama. Pengetahuan lokal kita kemudian sengaja dilenyapkan agar Negara bisa mengatur masalah dan solusinya sendiri sesuai kepentingan industri besar.

Diversitas tanaman ini harus dihidupkan kembali untuk memecah monopoli korporasi sawit. Dengan memproduksi pangan lokal dan minyak secara mandiri, kita bisa mengalihkan triliunan rupiah subsidi energi yang salah sasaran langsung ke tangan petani dan rumah tangga warga. Pemerintah seharusnya tidak hanya mensubsidi komoditas, tetapi mensubsidi ketahanan komunitas dan menghargai kerja-kerja perawatan yang selama ini dilakukan perempuan.

Sudah saatnya pemerintah mengaktifkan ekonomi kerakyatan berbasis komunitas melalui kebijakan yang inklusif dan mendukung rantai pasok pangan serta energi desentralistik. Kita tidak akan mati di lumbung sendiri apabila sistem dan pengurus negara tidak rakus dan abai. Kedaulatan sejati tidak ditemukan di dalam tangki bensin yang penuh dengan minyak sawit hasil penggusuran, melainkan di atas meja makan rakyat yang tetap terisi– dimana tanah, pengetahuan serta martabat setiap keluarga dijamin dan tetap terlindungi.